Sementara itu, warga menyampaikan bahwa kehadiran perusahaan tambang seharusnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
Mereka menilai, tanpa pengaturan yang adil, aktivitas pertambangan justru berpotensi mempersempit ruang ekonomi masyarakat yang telah lama bergantung pada wilayah tersebut.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di sekitar kantor perusahaan dan akses jalan tambang. Sejumlah warga bahkan mulai mendirikan tenda sebagai tanda kesiapan untuk melakukan aksi lanjutan.
Mereka menegaskan tidak akan membuka blokade sebelum ada kepastian resmi dari perusahaan maupun pemerintah.
Sofyan Aswin, salah satu tokoh masyarakat, menyampaikan bahwa warga akan menggelar rapat besar untuk menentukan langkah berikutnya.
Ia menegaskan perjuangan dilakukan demi mempertahankan tanah leluhur dan hak hidup generasi mendatang.
“Kami akan menentukan sikap bersama. Jika tidak ada kejelasan, aksi akan terus berlanjut,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas produksi tambang masih terhenti akibat pemblokiran akses.
Belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Citra Palu Minerals terkait tuntutan warga maupun langkah yang akan diambil perusahaan.
Masyarakat lingkar tambang berharap pemerintah pusat dan daerah segera turun tangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral didorong untuk memfasilitasi penyelesaian konflik, khususnya terkait penciutan lahan konsesi dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Poboya.
Bagi warga Poboya, Demonstrasi Tambang Poboya bukan sekadar aksi protes, melainkan upaya menuntut kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Mereka menilai, tanpa intervensi pemerintah, konflik serupa berpotensi terus berulang dan mengganggu stabilitas sosial maupun aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
