Situasi mulai memanas ketika tidak satu pun perwakilan PT Citra Palu Minerals menemui massa.
Hingga lebih dari dua jam aksi berlangsung, kantor perusahaan tetap tertutup.
Absennya manajemen perusahaan di tengah demonstrasi dinilai warga sebagai sinyal kurangnya komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka.
Sebagai respons, massa kemudian memutuskan melakukan pemblokiran jalan utama menuju kawasan tambang dan pabrik pengolahan.
Aksi pemblokiran dilakukan menggunakan kayu, batu, serta ban bekas.
Langkah ini secara langsung menghentikan arus kendaraan operasional perusahaan yang biasa keluar masuk membawa material tambang.
Warga menyatakan pemblokiran akan terus dilakukan hingga ada kepastian tertulis terkait tuntutan penciutan lahan konsesi.
Menurut mereka, akses jalan yang diblokade merupakan bagian dari lahan leluhur yang selama ini dipinjamkan kepada perusahaan untuk aktivitas produksi.
Tokoh masyarakat dan adat turut hadir memberikan dukungan.
Ketua Adat rumpun Da’a Inde, bersama sejumlah tokoh lainnya, menekankan bahwa konflik tambang Poboya tidak semata persoalan bisnis, melainkan menyangkut hak ulayat dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar.
Para tokoh menilai, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Poboya dapat menjadi solusi jangka panjang.
Skema WPR dianggap mampu mengurangi konflik sosial sekaligus memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas pertambangan secara terbatas dan terkontrol.
Dalam orasi yang disampaikan, beberapa tokoh membandingkan kondisi Poboya dengan wilayah lain di Sulawesi Tengah yang telah memperoleh status WPR.
Menurut mereka, kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan peran perusahaan besar.
