Tim yang dibentuk perannya tidak lagi dominan, mereka lebih fokus kepada melengkapi dan mengkademikan konteks dan konten itu. Disadari bahwa cost politik dalam sebuah pesta demokrasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menentukan, dan belum bisa dihindari.
Hanya saja negeri yang memiliki sumberdaya luar biasa ini harus dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan yang seluas-luasnya secara berkelanjutan.
Karena itu saatnya pemilik hak suara dan partai pengusung harus mensejajarkan kedudukan kualitas pasangan calon dan cost politik. Bukan lagi cost politik yang lebih dominan tanpa mempertimbangkan kualitas.
Bila kesejajaran ini terbangun di pilkada 2020 nanti, sangat diyakini hasilnya akan menjadi pijakan kuat untuk menjadi daerah yang maju dan keluar dari kemiskinan.
Aplikasi Digital dan Kereta Kuda
Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh pasangan terpilih berdasarkan pesan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah, RPJPD akhir 2020-2024 di setiap daerah, yang juga mengacu kepada RPJMN akhir 2020-2024 melalui rancangan teknokratik.
Sedangkan misi adalah strategi atau skenario yang akan diimplementasikan oleh pasangan terpilih guna mencapai visi tersebut. Di era milenial dan industri 4,0 saat ini, ada dua point penting yang harus di implementasikan oleh pasangan terpilih yaitu :
Pertama, tatakelola pemerintahan harus berbasis digital menyesuaikan dengan tuntutan perubahan, karena hampir semua aktifitas kehidupan di masyarakat telah berbasis aplikasi atau digitalisasi.
Kedua tatakelola harus menggunakan filosofi kereta kuda. Seorang kepala daerah di tingkat provinsi harus menerapkan filosofi kereta kuda, bukan lokomotif kereta api. Dengan filosofi kereta kuda, maka provinsi akan ditarik oleh kabupaten/kota sehingga kerja provinsi menjadi lebih ringan.
Provinsi mengambil peran merencanakan, mendampingi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota. Konsekwensinya provinsi harus menghibahkan sebahagian anggaran APBDnya dan disesuiakan dengan perencanaan yang telah disusun.
