Meskipun jelas bahwa pemerintah maupun perusahaan kontruksi yang menerima berbagai jenis material dari penambangan illegal untuk pembangunan proyek, bisa di pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Sampai berita ini diterbitkan kedua perusahaan itu, masih leluasa mengeruk material pasir untuk menunjang kedua proyek itu. Bagaimana kelanjutanya ?, kita tunggu kabar berikutnya.
Apakah hak kebun plasma 36 hektare ikut beralih? Apakah hak tersebut gugur atau tetap melekat kepada keluarga? Dan…
“Jangan sampai material yang dibayar dengan uang APBD tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak,” ujarnya. Dalam…
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi PT Wahana Cipta Lestari, PPK proyek, maupun pihak terkait lainnya…
Dalam anggaran media Pemprov Sulawesi Tengah, pertanyaan utamanya bukan siapa yang mendapat pekerjaan, melainkan apa yang dibeli pemerintah…