Banyak desa kini menerapkan pengetatan belanja, menunda sejumlah program pembangunan, dan memfokuskan sisa dana hanya untuk kegiatan prioritas.
Beberapa kepala desa mengungkapkan bahwa tanpa dukungan tambahan, desa akan berada dalam posisi rawan.
Terlebih, desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, baik administrasi kependudukan maupun layanan sosial dasar.
Para kepala desa di Kabupaten Tolitoli berharap pemerintah pusat dapat memberikan kejelasan kebijakan lanjutan, termasuk pendampingan teknis agar desa mampu beradaptasi dengan struktur anggaran baru.
Mereka juga menanti solusi konkret agar fungsi pemerintahan desa tetap berjalan optimal.
“Kami berharap ada evaluasi dan penyesuaian ke depan. Desa tetap membutuhkan anggaran yang memadai untuk melayani masyarakat,” ujar seorang kepala desa.
Dengan Anggaran Dana Desa 2026 yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah desa kini dituntut lebih cermat dan selektif dalam mengelola anggaran.
Tantangan besar menanti, sementara kebutuhan masyarakat desa tidak pernah berkurang.
