Pemprov juga memperjuangkan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih besar dari aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam.
BACA JUGA : Bukan Cuma Jargon, Ini Skema Taktis Anwar-Reny ‘9 BERANI’ Jinakkan Ketimpangan di Sulawesi Tengah
Langkah tersebut menjadi penting karena keberlanjutan program dengan konsekuensi pembiayaan rutin membutuhkan ruang fiskal yang memadai.
Dari sisi kebijakan publik, UHC Prioritas memberikan akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat ketika kemampuan membayar iuran mengalami gangguan.
Namun dari sisi pengelolaan APBD, keberlanjutan program tetap bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Penurunan transfer pusat sebesar Rp580 miliar pada 2025 dan Rp1,2 triliun pada 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Sulteng untuk mempertahankan program prioritas tanpa mengurangi ruang pembiayaan sektor lainnya.
Karena itu, keberlanjutan UHC Prioritas Sulteng tidak hanya menjadi persoalan layanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan strategi pemerintah daerah memperkuat PAD, memperjuangkan DBH, dan mengatur ulang komposisi belanja APBD.
Anwar dalam wawancara tersebut menegaskan bahwa kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis merupakan pilihan prioritas pemerintahannya di tengah efisiensi anggaran.
Dengan ruang fiskal yang semakin ketat, ujian berikutnya adalah bagaimana Pemprov Sulteng menjaga program tersebut tetap berjalan sekaligus memastikan APBD tetap memiliki kapasitas untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.
