Follow TRILOGI untuk mendapatkan informasi terbaru. Klik untuk follow WhatsApp Chanel & Google News
Sulawesi Tengah – TJSLP perusahaan tambang kini menjadi ujung tombak dalam membenahi jalan nasional di kawasan industri Sulawesi Tengah.
Skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan itu diandalkan untuk memperbaiki ruas vital jalan Trans-Sulawesi Morowali Utara dan Morowali yang selama ini mengalami kerusakan akibat aktivitas logistik tambang.
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah resmi menggandeng sejumlah perusahaan tambang di Morowali Utara dan Morowali untuk memperbaiki ruas jalan Trans-Sulawesi yang rusak parah, tanpa bergantung pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga : PT Aphasco Utamajaya Tuntaskan Akses Jalan Huntap Petobo, Donggala Menyusul !
Langkah ini merupakan implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) non-APBN.
Kementrian PU, lewat BPJN Sulteng, menginisiasi kerja sama dengan perusahaan tambang untuk turut serta memperbaiki jalur vital yang menopang aktivitas logistik kawasan industri nikel dan mineral di dua kabupaten tersebut.
“Skema ini berjalan dengan pendekatan kolaboratif melalui mekanisme TJSLP,” kata Kepala BPJN Sulawesi Tengah, Dadi Muradi, melalui Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV, Rollie Ekianto, dalam keterangan tertulis yang diterima media, Sabtu, 14 Juni 2025.
Perusahaan tambang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah. Mereka sepakat memperbaiki sejumlah ruas strategis, antara lain Beteleme-Bahonsuai dan Bungku-Bahodopi.
Baca Juga : KPBU Jalan Nasional Sulawesi Tengah | BPJN Gandeng IMIP Perbaiki Jalur Trans Sulawesi lewat Skema TJSLP
Jalur ini menjadi nadi logistik di jantung industri tambang nikel yang sedang berkembang pesat di Sulawesi Tengah.
Dalam waktu dekat, perusahaan dan BPJN akan menandatangani perjanjian kerja sama formal.
“Ini bentuk konkret dari kerja sama BPJN Sulteng dan perusahaan tambang dalam mendukung perbaikan jalan nasional,” ujar Rollie.
Menurut data teknis, pelaksanaan proyek akan dikawal langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.3 dan PPK 4.4. Mereka bertanggung jawab terhadap pengawasan standar teknis, perencanaan hingga eksekusi fisik proyek.
“Koordinasi dengan perusahaan akan terus kami lakukan untuk memastikan jalan tetap sesuai standar nasional,” tambah Rollie.
Kontribusi perusahaan tambang untuk jalan nasional bukan hal baru. Selama ini, beberapa korporasi memang aktif membantu pemeliharaan rutin di sekitar kawasan operasi mereka.
Baca Juga : Peningkatan Kapasitas Jalan di Kawasan Industri Morowali | Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Namun, skema TJSLP kali ini menjadi format resmi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis.
Pemerintah berharap skema ini bisa mempercepat konektivitas antar kawasan industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Jalur Trans-Sulawesi di Morowali Utara dan Morowali yang selama ini sering menjadi keluhan pengusaha dan warga, diharapkan kembali fungsional dengan dukungan langsung pelaku industri.
“Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama TJSLP, pelayanan terhadap pengguna jalan akan jauh lebih baik,” kata Rollie.
Baca Juga : Geliat Infrastruktur Kawasan Industri
Program ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu harus bergantung pada anggaran negara.
Kolaborasi strategis antara negara dan dunia usaha membuka ruang baru untuk model pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.
