SENGKARUT BERTUAN LELANG IRIGASI

Spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar. Tentunya juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu sehingga hanya satu peserta lelang yang lolos. Berikutnya, dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan. Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS. Seringkali HPS, disusun berdasarkan informasi harga dari perusahaan yang akan jadi pemenang tender atau distributor dari semua peserta tender.

Setelah itu, ada Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. Dokumen itu memuat data kualifikasi pengadaan. Berikutnya, ada surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja kelompok kerja unit layanan pengadaan, hingga berita acara penetapan pemenang tender. Setelah itu, baru dibuat kontrak kerja dengan pemenang lelang. Kontrak pengadaan juga dibuka agar publik bisa membandingkan harga kontrak dengan harga pasar. Namun hal ini, seringkali terjadi harga kontrak jauh melebihi harga pasar.

Hasil riset Trilogi.co.id, sepuluh paket kegiatan lelang milik hajatan DPUPRP Kabupaten Parimout yang diduga terindikasi terjadi begundal senilai Rp4.849.533.000, pada TA 2017 lalu yang dibiayai oleh APBD, sebagai berikut.

1. Penyusunan DED SPAM IKK Bolano, yang dimenangkan PT Citrawees Salawasna dengan nilai kontrak Rp218.504.000, dari pagu anggaran Rp222.885.844, dengan kontrak HPS 98%.
2. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bambalemo kiri, (DAK Penugasan), yang dimenangkan CV Lima Abadi, dengan nilai kontrak Rp298.064.000, dari pagu anggaran Rp300.000.000, dengan kontrak HPS 99%
3. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Tindaki (DAK Penugasan), yang dimenangkan CVSumber Sukses, dengan nilai kontrak Rp689.333.000, dari pagu anggaran Rp700.000.000, dengan kontrak HPS 98%
4. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Sidoan (DAK Penugasan) yang dimenangkan CV Suwana Raya, dengan nilai kontrak Rp690.864.000, dari pagu anggaran Rp700.000.000, dengan kontrak HPS 99%
5. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Sausu Bawah (DAK Penugasan) yang dimenangkan CV Ryzky Utama, dengan nilai kontrak Rp681.384.000, dari pagu anggaran Rp692.000.000, dengan kontrak HPS 98%
6. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Palasa (DAK Penugasan) yang dimenangkan Bintang Fajar, dengan nilai kontrak Rp394.722.000, dari pagu anggaran Rp400.000.000, dengan kontrak HPS 99%.
7. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Moutong (DAK Penugasan) yang dimenangkan CV Sanggor Persada Angkasa, dengan nilai kontrak Rp493.551.000, dari pagu anggaran Rp500.000.000, dengan kontrak HPS 99%.
8. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Sigenti (DAK Penugasan) yang dimenangkan CV Zahra Pratama, dengan nilai kontrak Rp393.776.000, dari pagu anggaran Rp400.000.000, dengan kontrak HPS 98%.
9. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Tomini Kiri (DAK Penugasan) yang dimenangkan CV Tri Graha Pratama, dengan nilai kontrak Rp395.013.000, dari pagu anggaran Rp400.000.000, dengan kontrak HPS 99%.
10. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Korontua, yang dimenangkan PT Farisal Kencana Karya, dengan nilai kontrak Rp594.322.000, dari pagu anggaran Rp600.000.000, dengan kontrak HPS 99%.

Itulah sengkarut lelang sepuluh kegiatan paket proyek pekerjaan kontruksi dan jasa konsultan kepunyaan DPUPRP Kabupaten Parimout TA 2017 yang menelan anggaran tidak sedikit, yang diduga terindikasi kecurangan pada tahapan lelang tersebut. Tentunya sebenarnya ini modus lama namun mungkin sedikit ada pembaharuan. Kalau modus yang agak baru (karena mungkin sudah ada yang baru lagi) yaitu siapaun yang menang yang penting aman dan kondusif.

Sejumlah paket proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) hampir sebagian besar telah diumumkan tender. Hiruk pikuk rekanan (kontraktor,red) mulai kentara. Ada yang kecewa dan juga ada yang justru menjadi “mafia” proyek melalui modus baru untuk memenangkan tender di ULP.

Mulai dari dugaan pemalsuan dokumen proyek sampai dengan atur mengatur paket dengan menyiapkan setoran menjadi lahan bagi “mafia” proyek. Kongkaling antara perusahaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja dan ULP juga kembali mengemuka, seperti di Tahun 2017 lalu.

Walau harus berbenturan dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dilanggar, seakan kondisi ini sudah membudaya. Tak heran terkadang perusahaan lokal selalu menjadi target penzaliman, untuk tidak bisa menang tender, dan menikmati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parimout Tahun 2017 sebesar Rp 4 miliar lebih itu.

Dari informasi website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di ULP Tahun 2017 sudah hampir sekitar 10 paket proyek yang dilelangkan hingga bulan agustus 2017. Namun tetap saja aroma kongkalikong menjadi buah bibir rekanan lokal. Pasalnya, masih terdapat lelang proyek yang sudah bertuan. Akankah ini menjadi petunjuk awal bagi pihak penyidik terkait untuk turun memutus mata rantai skema permainan gelap ini ?. Kita tunggu kelanjutanya.