SENGKARUT BERTUAN LELANG IRIGASI

“Kita sama-sama fahamlah, dugaan pidana korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi sering terjadi di dunia kontraktor. Jadi aparat harus bisa sesegera mungkin melakukan deteksi dini untuk pencegahan hingga tindakan hukum,” kata salah seorang kontraktor yang bersedia menjadi sumber kepada Trilogi.co.id dan meminta identitasnya tidak disebutkan.

Dalam dunia kontraktor, apalagi yang melibatkan uang publik, dugaan pengkondisian antara oknum SKPD, ULP dan rekanan tidak ada yang tidak mungkin meski memakai sitem lelang terbuka sekalipun. Karena prosesnya membuka peluang para pihak yang terlibat untuk melakukan pengaturan. Artinya, semua syarat dan rukunnya dipenuhi, namun hasil akhirnya sudah ditentukan. “Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, seharusnya aparat penegak hukum sudah bisa bekerja melakukan penelusuran. Kita ingin jangan ada permainan untuk menggerogoti APBD secara haram,” ujarnya.

“Ini sudah lazim dilakukan di tender dimana-mana, hanya saja orang tidak jeli merekamnya. Ini sudah permainan. Sudah barang tentu diawal pasti sudah disiapkan. Bahasa kasarnya lah, itu diarahkan,” bebernya.

Sebelumnya Zulfinastran yang memangku jabatan sebagai Kepala DPUPRP Kabupaten Parimout, yang dikonfirmasi akhir pekan lalu, terkait hajatan sepuluh paket proyek lelang yang diduga terindikasi sebagai praktek menyalahi aturan tersebut, melalui pesan via aplikasi whatsup di nomor ponsel pribadinya enggan meresponya. Meskipun diketahuinya, Zulfinastran sepertinya memilih menutup diri rapat-rapat untuk tidak mau berkomentar kepada media ini, sampai berita ini diterbitkan.

Hanya saja, meskipun irit komentar Bupati PLT Kabupaten Parimout Nadir, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parimout, Ardi Kadir, ketika dikonfirmasi pada hari yang bersamaan, terkait dengan dugaan indikasi persekongkolan pada 10 kegiatan paket proyek milik dinas DPUPRP pada tahun 2017 lalu yang menelan biaya APBD senilai Rp4.914.885.844, mengatakan akan melakukan koordinasi ke OPD dan ULP terkait. “ Saya akan konfirmasi ke ULP dan PU. Menurut saya hal ini merupakan tupoksi dari OPD,” singkatnya melalui pesan via aplikasi whatsup.

Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi “lahan basah” tindak pidana korupsi. Hampir 80 persen kasus yang ditangani pihak penyidik berasal dari sektor tersebut. Trilogi.co.id, sedikit membeberkan celah oknum untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu.

Setidaknya, ada beberapa dokumen yang bisa menjadi acuan untuk penyidik melakukan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek. Yakni dokumen kerangka acuan kerja (KAK). Dokumen tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis.