Hal ini disampaikan juga oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Progresif) Sulawesi Tengah Abdul Razak mengatakan, proyek kontruksi fasilitas publik berskala jumbo seperti Flyover Pantoloan ini sudah jelas menguras banyak anggaran. Belum lagi risiko kegagalan tinggi sehingga memicu terjadinya kerugian.
“Pertama bahwa harus penegak hukum bertindak secara cepat dalam menangani persoalan ini agar ada kepastian siapa yang bertanggung jawab dalam mega proyek tersebut” ungkapnya.
Razak menjelaskan, masalah yang timbul, bila proyek tersebut ditenggarai mengabaikan standar-standar speksifikasi yang sudah disepakati dalam proyek ini. Untuk itu, ia meminta akan ada upaya profesional Aparat penegak hukum dalam melakukan pengusutan.
Baca Juga : KEMANA SUAP MENGALIR
“APH punya wewenang yang diberikan oleh Negara melalui UU agar melakukan pemantauan, pengawasan dan bahkan sampai soal penindakan jika terjadi kerugian Negara dalam satu pekerjaan yang menggunakan dana Negara” jelasnya.
Kejanggalan saat pembangunan Flyover Pantoloan yang berbiaya jumbo ini, kata Razak, aparat penegak hukum agar menggandeng ahli kontruksi dan keuangan dalam melakukan pengusutan. Ahli kontruksi bakal di dengarkan penjelasanya tentang kemungkinan adanya penghitungan dan pelaksanaan yang salah dalam proyek yang digarap PT Pacifik Nusa Indah (PNI) ini.
“Kegagalan pekerjaan kontruksi adalah keadaan hasil pekerjaan kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja, baik sebagian maupun keseluruhan akibat dari kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa” ungkapnya.
Indikasi sengkarut masalah dalam proses pengerjaan proyek pembangunan Flyover Pantoloan ini teruntai jauh sebelum kerusakan terjadi.
Perlu dilakukan telaah dan audit investigatif Sesuai Dasar penugasan UU 30/2014 TTG ADM PEM, lalu PP 60/2008 TTG SPIP, kemudian dilanjutkan PP 192/2014 TTG BPKP, dan surat tugas terkait.
Hal ini berdasarkan pedoman audit investigatif untuk melakukan pra perencanaan atas informasi ini untuk ditindaklanjuti, lalu kemudian dilakukan perencanaan audit untuk mengembangkan hipotesis dalam mengarahkan suatu pembuktian indikasi penyimpangan dengan melibatkan ahli tertentu.
Proyek pembangunan Flyover Pantoloan dengan biaya jumbo ini memang memicu kontroversi.
Sorotan makin tajam karena pelaksanaanya ditenggarai banyak kejanggalan yang dikhawatirkan akan menguntungkan pihak kelompok tertentu.
