Baca Juga : Gagal Bangunan Proyek Jumbo Flyover Pantoloan
Pasalnya pada proyek ini, nilai investasinya cukup besar, dan potensi kerusakanya juga cukup tinggi yang dapat merugikan keuangan negara jika memperhitungkan kerusakan yang ada. Anehnya lagi penangananya macet, disisi lain, dua institusi yang berwenang terkesan lambat dan dinilai tidak serius.
“Sangat menyayangkan APH karena system pengawasanya tidak berjalan semestinya. Sebagai ketua umum LPKN Republik Indonesia yang pada tahun ini fokus pada advokasi serta pencegahan korupsi, tentunya akan mempelajari kasuistik proyek ini, jika ada indikasi kolusi dan nepotisme nya, saya akan gelandang ke KPK kasusnya agar masyarakat Sulawesi Tengah dapat melihat faktanya” katanya kepada Trilogi belum lama ini.
Baca Juga : Dagang Proyek Bupati Weni
Egar Mahesa mengatakan jika pengusutan ini benar akan dilakukan, tentunya akan memberi sinyal keseriusan Aparat Pengak Hukum (APH) di Sulawesi Tengah dalam membuka fakta indikasi – indikasi kejanggalan yang terjadi dalam urusan proses yang sudah menguras keuangan negara.
“Sangat setuju, saya sendiri dari lembaga pemerhati merasa terpanggil untuk itu. Wajib karena menyebut khususnya, maka tentu pemberlakukan penggelontoran anggaran juga berbeda dengan proyek proyek yang ada sebelumnya. Sehingga jika terbukti bahan baku atau material yang digunakan tidak sesuai yang di persyaratkan, maka sudah patut diduga adanya korupsi tersistematis” jelasnya.
Rekahan cukup besar pada dua sisi dinding oprit ditenggarai akibat tidak kuat menahan beban yang cukup tinggi sehingga menyebabkan depresi atau ambelas pada badan jalan.
Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi layanan jalan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.
Kuat dugaan, ada kesalahan fatal dilakukan kontraktor proyek PT Pacifik Nusa Indah pada saat proses pelaksanaan itu berjalan.
Dicurigai adanya indikasi volume timbunan dimainkan, kualitas material yang kurang baik dan proses pemadatan tidak dilakukan secara sempurna.
Tekanan dari penggiat antikorupsi di Sulawesi Tengah juga ikut bersuara mendesak pemerintah agar serius melakukan pengusutan yang melibatkan pihak berkompoten dan independen untuk menghindari konflik kepentingan.
