“Kalau hasil laboratorium masuk, ya tdak masalah dan yang penting dikembalikan ke posisi awal. Kalau posisi awalnya urpil ya dikembalikan ke urpil, kalau rabat ya dirabat juga. Kami minta diratakan pake gredel, karena bahu jalan lebih tinggi dari jalan sehingga air mengalir ke jalan,” tandasnya.
Sebelumnya, Praktisi Hukum Sulteng Abd. Razak SH meminta Aparat Penegak Hukum (APH) baik Polda Sulteng maupun Kejati Sulteng untuk melidik dugaan pelanggaran terhadap proyek SPAM Pasigala yang menelan anggaran Rp155.424.228.000 di BP2W Sulteng.
Dia mendorong APH untuk segera melakukan langkah pencegahan maupun tindakan terhadap potensi penyalahgunaan uang negara.
Proyek SPAM Pasigala milik BP2W Sulteng ini, dinilai tidak memenuhi standar dimana paket ini digarap PT PP yang merupakan BUMN.
Dari aspek timbunan bahu jalan sudah sangat jelas, dimana material yang digunakan untuk menimbun galian pipa hanya urugan bercampur lumpur. Material timbunan yang dipakai, merupakan tanah galian bercampur ranting kayu dan akar pohon.
Hal ini yang membuat Kepala Bidang Jalan dan Jembatan PUPR Sulteng, Asbudianto berang.
“Kontraktor hanya kerja asal-asalan, hanya bisa membongkar dan tidak tahu mengembalikan ke kondisi awal,” tegas Asbudianto, Kamis 11 Mei 2023 lalu.
“Kontarktor harus bongkar kembali itu dan gunakan material sesuai spesifikasi,” tegasnya.
Proyek SPAM Pasigala ini Proyek Construction of Water Distribution Pipe and House Connection Zone 3 and Zone 4 in Palu Regency dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan PT PP dengan nilai kontrak sebesar Rp155.424.228.000,00 Tahun Anggaran (TA) 2023 yang melekat di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman BP2W Sulteng. ***
