Sulawesi Tengah – Pergantian pimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bukan lagi sekadar agenda rutin institusi.
Ia berubah menjadi pertaruhan arah keamanan daerah.
Di tengah masa purnabakti Endy Sutendy pada April 2026, nama Helmi Kwarta Kusuma Rauf menguat bukan hanya sebagai kandidat, melainkan simbol harapan publik.
Penilaian itu mengemuka dari Dedi Askary, praktisi Business and Human Rights Consulting yang juga pernah menjadi konsultan riset ketahanan pangan di Lembah Baliem, Wamena, Pegunungan Tengah Papua pada 2004.
Baca Juga : Jalan Nasional Buol Rusak Dini, Jejak “Fraud” Menguat | BPK RI Didesak Turun Audit Investigatif
Dalam pandangannya, momentum pergantian Kapolda Sulteng tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan figur yang memahami kompleksitas sosial sekaligus memiliki sensitivitas terhadap isu-isu kemanusiaan.
“Sulawesi Tengah bukan hanya soal keamanan formal. Ia juga tentang bagaimana negara hadir dengan pendekatan yang berimbang antara hukum dan kemanusiaan,” kata Dedi dalam keterangannya.
Menurut dia, rekam jejak Helmi Kwarta Kusuma Rauf di bidang reserse menjadi nilai lebih yang tidak dimiliki semua kandidat.
Pengalaman sebagai Wadirtipidum Bareskrim Polri, kata dia, menunjukkan kapasitas Helmi dalam menangani perkara kompleks terutama yang bersinggungan dengan konflik sosial dan kepentingan masyarakat kecil.
Dedi menilai, pendekatan keamanan di daerah seperti Sulawesi Tengah membutuhkan kombinasi antara ketegasan hukum dan pemahaman lokal.
