Secara normatif, penunjukan Kapolda berada di tangan Kapolri melalui mekanisme Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Namun, tren promosi belakangan ini menunjukkan adanya ruang bagi figur lokal berprestasi untuk memimpin wilayahnya sendiri.
Dalam kerangka itu, peluang Helmi Kwarta Kusuma Rauf dinilai terbuka lebar. Apalagi, kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal disebut tinggal menunggu momentum administratif.
Bagi Dedi Askary, ujian sesungguhnya bukan pada proses penunjukan, melainkan pada implementasi kepemimpinan.
Ia menegaskan, masyarakat Sulawesi Tengah membutuhkan sosok yang tidak hanya tegas, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan.
“Kalau Helmi dipercaya, tantangannya adalah membuktikan bahwa pendekatan keamanan bisa berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, transisi April 2026 bukan sekadar pergantian jabatan.
Ia menjadi titik krusial, apakah institusi kepolisian akan mengukuhkan figur yang memahami daerahnya secara utuh, atau kembali pada pola rotasi yang menjauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Di tengah dinamika itu, nama Helmi Kwarta Kusuma Rauf terus menguat di antara harapan publik dan kalkulasi internal institusi.
