Namun, lagi-lagi, motif tersebut merupakan analisis politik, bukan alasan resmi pengangkatan.
Rangkaian perubahan elite juga bersinggungan dengan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Agung menilai isu gugatan ijazah maupun wacana pemakzulan Gibran harus dibaca dalam konteks politik yang lebih luas.
Secara konstitusional, proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden bukan perkara sederhana. Mekanismenya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR dengan tahapan serta persyaratan konstitusional yang ketat.
Karena itu, menghubungkan mutasi pejabat keamanan dengan kemungkinan pemakzulan Gibran membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat.
Di tengah perubahan tersebut, komunikasi politik Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri juga menjadi bagian dari lanskap konsolidasi.
Bagi Agung, komunikasi antarelite tersebut dapat dibaca sebagai upaya membangun keseimbangan politik di tengah pemerintahan yang sedang melakukan penataan.
Pada titik ini, politik tenda besar kembali terlihat. Pemerintahan tidak hanya merangkul partai politik, tetapi juga figur dengan latar belakang militer, intelektual, aktivis, pengamat hingga tokoh yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.
Agung kemudian membawa analisisnya ke ranah fiqih siyasah. Dalam perspektif tersebut, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus diarahkan pada kemaslahatan publik, bukan sekadar pembagian posisi kepada kelompok elite.
Ia juga mengaitkannya dengan Surah Al-Hasyr ayat 7 mengenai prinsip agar kekayaan tidak hanya berputar di antara kelompok kaya.
Dari sini muncul kritik terhadap apa yang ia sebut sebagai korporatokrasi rezim Prabowo sebuah istilah analitis yang menggambarkan kekhawatiran bahwa konsolidasi kekuasaan terlalu dekat dengan kepentingan korporasi dan oligarki.
Pertanyaan akhirnya bukan lagi sekadar siapa menggantikan siapa. Melainkan, untuk apa seluruh pergeseran kekuasaan itu dilakukan?
Jika mutasi, reposisi kabinet dan kooptasi figur kritis hanya menghasilkan pemerintahan yang semakin terkonsolidasi, publik berhak menagih hasil akhirnya, apakah stabilitas tersebut benar-benar berujung pada kemaslahatan rakyat, atau hanya membuat lingkar kekuasaan semakin rapat?
Itulah titik yang membuat operasi “penjinakan Poros Solo” versi Agung Wisnuwardana menarik untuk diperdebatkan bukan sebagai fakta final, tetapi sebagai pertanyaan politik yang kini terbuka di hadapan publik.
