Di Jawa Barat, Irjen Hengki ditunjuk menggantikan Irjen Pipit Rismanto. Di Jawa Tengah, Irjen Roy Hardi Siahaan menggantikan Irjen Ribut Hari Wibowo.
Sedangkan di Jawa Timur, Irjen Dekananto Eko Purwono ditunjuk menggantikan Irjen Nanang Avianto.
Pergantian tersebut terjadi setelah Suyudi resmi menjabat Kapolri.
Bagi Agung, perubahan serentak itu menarik dibaca dari perspektif politik karena Jawa merupakan salah satu pusat kekuatan politik, ekonomi dan keamanan nasional.
Tetapi dari sisi institusional, Polri menegaskan rotasi merupakan mekanisme normal organisasi.
Dengan demikian, pertanyaan “mengapa Kapolda se-Jawa diganti serentak?” masih berada di wilayah interpretasi politik, bukan kesimpulan resmi mengenai adanya operasi tertentu.
Perpindahan Listyo Sigit ke KSP menjadi salah satu titik paling mencolok.
Sigit kini bertugas mengawal program prioritas Presiden dari dalam Istana. Ia menyebut KSP akan membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat program pemerintah, termasuk agenda ketahanan pangan, energi dan hilirisasi.
Dalam pembacaan Agung, perpindahan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan.
Ia melihat Sigit tetap berada dalam lingkar kekuasaan, tetapi berpindah dari komando kepolisian ke pusat koordinasi pemerintahan.
Di sinilah muncul tafsir “dilemahkan tetapi tetap dirangkul”.
Manuver politik berikutnya muncul dari lingkungan Wantimpres. Sejumlah pemberitaan menyebut Rocky Gerung masuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sementara Sahganda Nainggolan mendapat posisi di Badan Komunikasi Pemerintah.
Agung membaca masuknya figur yang sebelumnya dikenal kritis terhadap pemerintah sebagai bentuk kooptasi politik.
Logikanya sederhana: kritik yang sebelumnya berada di ruang publik ditarik masuk ke dalam ruang pengambilan keputusan.
