Selain mendesak Kejagung mengambil alih perkara, Forum Perjuangan Masyarakat Mori Utara juga meminta agar persoalan tersebut mendapat perhatian KPK RI.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari aspirasi Forum agar proses penanganan perkara dapat diketahui dan dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Perlu ditegaskan, berdasarkan informasi yang tersedia dalam keterangan Allan, belum ada pernyataan bahwa KPK telah mengambil alih atau melakukan penyidikan terhadap perkara PT RAS. KPK disebut dalam konteks permintaan perhatian dari Forum Perjuangan Masyarakat Mori Utara.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang dikonfirmasi mengenai dasar penghentian penyidikan perkara tersebut, termasuk status hukum penanganannya saat ini, masih melakukan koordinasi terkait konfirmasi Trilogi.
BACA JUGA : Mafia Sawit di Balik HGU PTPN | Skandal Dugaan Korupsi Jumbo PT RAS Mulai Terbongkar !
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Tengah, Laode Sofyan, mengatakan dirinya akan mengecek terlebih dahulu kepada bidang Pidana Khusus (Pidsus).
“Iya nanti saya cek dulu di Pidsus,” tulis Laode Sofyan secara singkat, Sabtu malam, 8 Agustus 2026.
Dengan demikian, dasar resmi penghentian penyidikan serta status hukum terbaru perkara PT Rimbunan Alam Sentosa masih menunggu penjelasan dari Kejati Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Forum Perjuangan Masyarakat Mori Utara telah menyatakan sikap untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat Kejaksaan Agung dan meminta perhatian KPK.
