Secara keseluruhan, pemantauan KAK Sulawesi Tengah menunjukkan pengadaan tersebut mencakup ratusan unit sarana perikanan dengan nilai anggaran miliaran rupiah yang diperuntukkan bagi kelompok nelayan di Kabupaten Banggai.
KAK Sulawesi Tengah juga menemukan adanya perbedaan kronologi antara data perencanaan pengadaan yang dipublikasikan melalui SIRUP dengan waktu transaksi yang tercermin pada data elektronik E-Katalog.
Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus analisis karena perlu dipastikan kesesuaiannya dengan tahapan pengadaan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, KAK menemukan beberapa kondisi lain yang memerlukan pendalaman. Di antaranya perbedaan volume pengadaan, perbedaan harga satuan pada paket dengan spesifikasi sejenis, serta kedekatan waktu pelaksanaan antara beberapa paket.
Menurut KAK, kondisi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
Berdasarkan keseluruhan hasil pemantauan, KAK Sulawesi Tengah menilai terdapat indikasi yang patut didalami mengenai kemungkinan terjadinya persekongkolan vertikal antara penyelenggara pengadaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dengan penyedia, CV Marina Indo Tani.
Indikasi tersebut khususnya berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan transaksi pengadaan.
KAK menyebut indikasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Laporan analisis KAK Sulawesi Tengah juga memuat sejumlah temuan yang akan dimintakan pendalaman.
Temuan itu meliputi dugaan transaksi yang dilakukan sebelum publikasi RUP, dominasi satu penyedia pada seluruh paket strategis, perbedaan volume barang antara dokumen perencanaan dan kontrak, analisis harga satuan, serta potensi tumpang tindih pelaksanaan pada paket pengadaan perahu fiber.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, media masih terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten Banggai terkait substansi hasil pemantauan KAK Sulawesi Tengah mengenai indikasi dugaan persekongkolan pengadaan sarana perikanan Tahun Anggaran 2024.
