Penyimpangan bestek pada proyek Pemerintah sudah terjadi di depan mata, ada Indikasi dugaan permainan antara pimpinan proyek dengan pemborong, sementara petugas pengawas bisa diajak kompromi. “Meraup Untung di Proyek Bencana”.
Bukan cuman duit Negara yang gurih rasanya. Dana bantuan senilai Rp44.8 Miliar dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) untuk Loan EARR (Emergency Assistance for Recontruction and Rehabilitation) juga terasa sedap di lidah kontraktor.
Baca Juga : Pusing Kepala di Flyover Pantoloan
Alhasil, proyek Rehabilitation of Gumbasa Weir and Groundsill Contruction di Kabupaten Sigi yang berdurasi selama 548 hari kalender ini, sudah banyak yang ambrol.
Meskipun proyek yang digarap oleh kontraktor PT Minarta Dutahutama dengan Nomor Kontrak: HK021/IRW.II-PJPA.ST-BWSS13/150 itu, masih dalam proses pelaksanaan atau Ongoing.
Sangitnya bau penyelewengan bestek, mengharuskan proyek ini perlu di pelototin dari segala penjuru. Pasalnya kontruksi bangunan Retaining Wall Dinding Penahan Tanah (DPT) jenis Revetment yang berfungsi untuk menahan gaya tekanan aktif air sungai gumbasa, justru sudah ambrol disana sini.
Baca Juga : JALAN MURAH, ANGGARAN MEWAH
Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWS) selaku pengguna anggaran dalam hajatan ini tampaknya punya kambing hitam yang selalu sama untuk segala bencana yang menimpa, yaitu alam. Dengan bersikukuh, jika kerusakan yang terjadi pada kontruksi DPT Revetment itu disebabkan oleh banjir.
Namun pihak BWSS III juga menutup mata atas adanya indikasi penyelewengan bestek yang ditenggarai ikut dilanggar saat proses pelaksanaan dilokasi proyek.
Misalnya toleransi penggunaan material pasir dan batu untuk campuran beton yang diduga kuat ikut dikadali asal muasal dan kualitasnya sehingga mempengaruhi kelayakan dan kualitas beton itu sendiri, serta proses teknis penerapan yang kurang baik turut andil menyumbang peristiwa ambrol itu terjadi.
“Kegiatan ini masih jalan dan ini bencana banjir 13 Maret dan sebagian besar sudah diperbaiki. Kegiatan ini di jaminkan asuransi jika ada seperti ini, urusan rekanan dan asuransi. Yang lebih paham PPK dan Satker” tulis Kepala BWSS III, Taufik ketika dikonfirmasi Trilogi belum lama ini.
