Iklan Header Trilogi 17 Agustus 2026

Kejati Dalami Laporan Proyek RS Untad Rp172 Miliar, Aliansi Siapkan Temuan Baru, Kontraktor Buka Suara soal Adendum

BACA JUGA : Proyek RS Pendidikan Untad Rp147 Miliar, Djony Eko Prasetyo Minta Konsultan Pengawas Ditelusuri !

Terpisah, Komisaris PT Medal Jaya Purnama, Enday Dasuki, S.IP., S.H., M.H., yang dikonfirmasi Senin 9 November 2026 memberikan penjelasan mengenai perubahan lingkup pekerjaan ruang ICU.

Enday menyatakan, sejak awal kontrak, pekerjaan hanya mencakup satu dari tiga ruang ICU yang tersedia.

“Ruang ICU dari awal kontrak hanya satu dari tiga ruang yang ada. Karena ada perubahan beberapa item pekerjaan yang volumenya kurang sehingga diambil dari ruang ICU yang satu, karena yang satu ruang itu pun tidak sampai berfungsi sebagaimana perencanaan,” kata Enday.

Menurut Enday, perubahan tersebut dilakukan karena terdapat sejumlah item pekerjaan lain yang volumenya kurang sehingga dialihkan dari pekerjaan ruang ICU.

Terkait sumber pembiayaan, Enday menyebut pekerjaan yang dimaksud menggunakan APBN, bukan dana pinjaman Bank Dunia.

Namun, keterangan tersebut merupakan penjelasan kontraktor mengenai sumber pembiayaan pekerjaan yang dipersoalkan. Rincian alokasi anggaran, cakupan pembiayaan, dan dokumen pembayaran masih perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak serta administrasi keuangan proyek.

BACA JUGA : Seratus Persen di Atas Kertas ! Jejak Tertinggal di Proyek RSPTN Untad Rp147 Miliar

Enday juga menjelaskan bahwa kabel-kabel power tidak tercantum dalam perencanaan awal dan belum dianggarkan.

“Kabel-kabel power dari awal perencanaan memang tidak ada dan belum dianggarkan. Hal ini tentu mungkin dari keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Mengenai keterlambatan pekerjaan, Enday mengakui kontraktornya dikenai denda secara parsial sesuai isi perjanjian.

“Kami kena denda secara parsial sesuai dengan isi perjanjian,” katanya.

Keterangan kontraktor tersebut menjadi bagian dari klarifikasi atas persoalan yang disampaikan aliansi.

Meski demikian, dasar teknis dan administrasi adendum, termasuk kesesuaian perubahan volume pekerjaan dengan kontrak awal, masih memerlukan pemeriksaan dokumen resmi.

Persoalan lain yang disampaikan aliansi berkaitan dengan perbedaan waktu antara penutupan program pinjaman Bank Dunia dan pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).

Dalam siaran persnya, aliansi menyebut program pinjaman Bank Dunia yang membiayai pekerjaan berakhir pada Desember 2024. Sementara PHO baru dilaksanakan pada Maret 2025.

Halaman Selanjutnya :Mereka meminta penjelasan mengenai dasar perpanjangan waktu, sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan, serta...