Mereka meminta penjelasan mengenai dasar perpanjangan waktu, sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan, serta pertanggungjawaban kontraktual atas selisih waktu tersebut.
Media ini telah meminta klarifikasi kepada Enday Dasuki mengenai dasar perpanjangan waktu dan sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan setelah penutupan program pinjaman.
Namun, jawaban yang diberikan belum menguraikan secara terperinci mekanisme pembiayaan dan dasar perpanjangan waktu tersebut.
Konfirmasi terpisah juga disampaikan kepada Rahman Dg Tinri, eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis yang kini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum.
Rahman dimintai penjelasan mengenai dasar adendum kontrak, pelaksanaan PHO pada Maret 2025, serta sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan setelah program pinjaman Bank Dunia berakhir.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rahman belum memberikan tanggapan atas pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp.
Selain persoalan waktu dan pendanaan, aliansi juga meminta dasar penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diperiksa, khususnya terkait kondisi ruang operasi, ICU, instalasi kelistrikan, dan sistem pengolahan limbah.
Di luar persoalan teknis dan administrasi, aliansi mengaku menemukan indikasi baru yang berkaitan dengan proses pengadaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
Namun, materi temuan itu belum diungkapkan kepada publik. Aliansi menyatakan akan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum sebagai bahan tambahan laporan.
Aliansi tersebut terdiri dari Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah, Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), dan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK).
Mereka mendesak Kejati Sulteng menindaklanjuti laporan dan memeriksa dokumen terkait untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yang berlaku.
Seluruh temuan dan indikasi yang disampaikan aliansi masih merupakan klaim dan petunjuk awal yang memerlukan pengujian melalui dokumen resmi serta pemeriksaan pihak berwenang.
\Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan hukum mengenai dugaan pelanggaran maupun indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pengelola RS Untad, Universitas Tadulako, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Dengan demikian, terdapat tiga persoalan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, tindak lanjut laporan di Pidsus, kesesuaian perubahan lingkup pekerjaan dengan dokumen kontrak, serta pertanggungjawaban waktu dan pembiayaan proyek.
Pemeriksaan dokumen kontrak, adendum, sumber anggaran, pembayaran, dan hasil pekerjaan diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam proyek rehabilitasi RS Untad senilai sekitar Rp172 miliar tersebut.
