Allan selanjutnya menuding aktivitas PT RAS memasuki kawasan hutan tanpa izin seluas sekitar 6.110 hektare.
Potensi penerimaan negara yang disebut tidak dibayarkan mencakup Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan penggunaan kawasan hutan.
Selain itu, Forum menyebut PT RAS tidak menjalankan kewajiban sawit plasma kepada masyarakat.
Rangkaian persoalan tersebut kemudian menjadi dasar Allan mempertanyakan penghentian perkara oleh Kejati Sulteng.
Ia menyebut penyidik sebelumnya telah menyita dokumen dan alat-alat operasional perusahaan sebanyak dua kali.
Namun, setelah perkara dihentikan, Allan mempertanyakan alasan tidak ditemukannya alat bukti.
“Ketika SP3 seolah semua sengaja dibungkam, beritanya sunyi. Ada apa dengan Kejati Sulteng?” tanya Allan.
BACA JUGA : Mafia Sawit di Balik HGU PTPN | Skandal Dugaan Korupsi Jumbo PT RAS Mulai Terbongkar !
FPMMU menyatakan akan mendaftarkan praperadilan dan meminta Kejagung atau KPK mengambil alih perkara.
Aksi juga direncanakan digelar di Kejagung dan KPK pada pekan depan.
Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Laode Sofyan, telah dikonfirmasi Senin malam 10 Agustus 2026 terkait rencana praperadilan tersebut.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons.
Media ini membuka ruang hak jawab bagi Kejati Sulteng, PT RAS maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Alan menuding mengenai pelanggaran, kerugian negara, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan yang di sebut dalam berita ini merupakan pernyataan Forum Perjuangan Masyarakat Mori Utara dan belum merupakan kesimpulan hukum berkekuatan tetap.
Data kerugian yang disampaikan allan melalui Forum Perjuangan Masyarakat Mori Utara atau FPMMU disebut bersumber dari rilis Kejati Sulteng pada 13 November 2024.
