Jejak sawit PT RAS bukan sekadar konflik lahan, tetapi rangkaian praktik yang menyingkap rapuhnya tata kelola perkebunan, kerentanan regulasi, dan ancaman kerugian negara yang belum sepenuhnya diungkap ke publik.
Hasil pemeriksaan aparat penegak hokum akan menentukan apakah indikasi yang disampaikan memiliki dasar untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan. “Closing saya, untuk pekerjaan teknis, kerja cepat, kerja tepat…
Hadir ketika itu Kepala BPPW Sulawesi Tengah Baskoro Elmiawan, PPK, pimpinan Universitas Tadulako, Direktur Rumah Sakit Pendidikan Untad,…
Apakah hak kebun plasma 36 hektare ikut beralih? Apakah hak tersebut gugur atau tetap melekat kepada keluarga? Dan…