JALAN ANGGA di POJOK TIMUR
Ratusan titik lubang teronggok disepanjang ruas jalan proyek pemeliharaan rutin koridor Tinombo-Ampibabo-Sinei-Toboli, wilayah Satuan Kerja (Satker) PJN wilayah II, Kabupaten Parigi Moutong bagian timur, satu pekan lalu. Tak terlihat aktifitas pekerja di ruas jalan sepanjang 147 kilometer saat itu. Sebagian sarana pendukung jalan tampak rusak. Rumput liar tumbuh berserak mengepung badan jalan yang dilalui ratusan kendaraan tiap harinya.
Kesimpulan itu muncul dalam hasil reportase di koridor jalan yang menjadi tanggung jawab PPK 08 PJN Wilayah II, Aldino Angga Sahputra. Kesimpulan tersebut, berdasarkan acuan untuk proyek pemeliharaan rutin jalan pada anggaran yang dibiayai oleh APBN Tahun 2017-2018 dibidang infrastruktur jalan Nasional.
Dampak minimalnya pengawasan di pihak PPK 08 Satker PJN Wilayah II itu, melebar kemana-mana. Tidak teraplikasi dengan baik oleh pihak rekanan, disebut-sebut menjadi penyebab kontraktor pelaksana bergerak secara asal, sehingga menimbulkan kualitas jalan standart nasional pun menjadi tidak maksimal. Meskipun Pemerintah pusat telah menggolontorkan anggaran melalui APBN untuk menangani ruas jalan tersebut, sudah mencapai puluhan miliar sejak dialihkan dari jalan Kabupaten menjadi jalan nasional.
Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sangat membutuhkan kondisi jalan nasinoal yang maksimal. Hingga sekarang, ruas jalan bagian timur Parimout, masih rutin mengalami kerusakan. Meskipun sudah dianggarkan dan ditangani secara rutin namun dikerja secara asal dan rutin pula setiap tahunya. Hampir sebanyak 60 persen kerusakan badan jalan ruas koridor Tinombo-Ampibabo-Sinei-Toboli, kerusakan lama, artinya sudah tertangani sebelumnya tapi rusak kembali.
Mutu pekerjaan proyek yang dibiayai APBN itu sangat jauh dari harapan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan dari pihak perencanaa dan tehknis PPK terkait sebagai pemilik proyek. Akibatnya, banyak pekerjaan fisik jalan yang menjadi rusak setelah beberapa bulan digunakan. Hal tersebut sangat merugikan Pemerintah dan juga masyarakat penerima manfaat. Pemilik proyek harus memperketat pengawasan agar hasil proyek fisik yang dikerjakan mencapai titik maksimal. Jika dibiarkan tetap berjalan tanpa memperhatikan mutunya dan akhirnya masyarakatlah yang dirugikan. Pengawasan terhadap hampir seluruh proyek fisik yang tengah berjalan sangatlah lemah tentunya akan berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan itu sendiri.
Salah satu contoh penanganan jalan diruas koridor Tinombo-Ampibabo-Sinei-Toboli, TA 2017 lalu dan yang terbaru 2018. Dalam Proyek tersebut pekerjaan Lapisan Dasar Jalan yang mengunakan material tidak sesuai spek, dimana pihak rekanan menggunakan material gelondongan hasil ayakan pasir batu yang berada disungai setempat untuk dijadikan LPA.
