“Sosialisasi dengan masyarakat sekitar dan pemerintah desa sangat penting untuk meminimalisir hambatan selama pelaksanaan proyek. Kami juga sudah mulai melakukan percepatan pelaksanaan dengan memfokuskan pada paket yang sudah berkontrak,” jelasnya.
Untuk memastikan kualitas pekerjaan, BPJN Sulteng mengutamakan pengendalian mutu dengan melibatkan konsultan pengawas yang akan melakukan pengawasan secara ketat di lapangan.
Kamarudin menekankan pentingnya mutu pekerjaan agar proyek ini bisa selesai tepat waktu, dengan hasil yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan.
Sebagai bagian dari pendampingan, paket IJD ini juga termasuk dalam Pendampingan Paket Strategis (PPS) yang diawasi oleh Kejaksaan Agung RI untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.
BPJN Sulteng berharap program IJD 2025 dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Kamarudin mengungkapkan,
“Dengan pembangunan jalan yang lebih baik, diharapkan bisa mendorong peningkatan ekonomi di daerah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.”
Program Inpres Jalan Daerah 2025 di Sulawesi Tengah menjadi langkah signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Dengan total anggaran Rp 275 miliar, BPJN Sulteng berkomitmen untuk melaksanakan proyek ini dengan kualitas terbaik dan tepat waktu, serta memastikan transparansi dalam pengadaan melalui sistem e-purchasing dan tender e-katalog versi 6 BPJN.
Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tengah.
