Dalam pertemuan pada 5 Agustus 2024, para pihak disebut telah membuat suatu perjanjian.
Namun, menurut pihak pelapor, hingga kini belum ada penyelesaian maupun respons sebagaimana yang diharapkan dari pihak terlapor.
Firmansyah mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Namun, mengingat laporan tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun, pihak pelapor berharap penyidik dapat memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara.
“Kami selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini mendapatkan kepastian hukum. Apalagi laporan sudah berjalan cukup lama dan para korban mengaku mengalami kerugian,” ujar Firmansyah.
Ia menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, seluruh keterangan mengenai dugaan penipuan dan penggelapan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
LBH Tonakodi juga berharap status dan kewenangan TH terkait pembangunan maupun pengelolaan Huntap Pombewe dapat ditelusuri secara objektif oleh aparat penegak hukum.
Penelusuran tersebut termasuk apabila benar terdapat keterkaitan dengan status TH sebagai ASN pada DPKP Kabupaten Sigi.
Pihak pelapor menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum dan berharap perkara dugaan penipuan Huntap Pombewe tersebut memperoleh kepastian hukum.
Seluruh dugaan dalam perkara ini masih berdasarkan keterangan pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses hukum yang berlaku.
