Seluruh peserta didik dari kalangan keluarga penerima bantuan diakomodasi dalam kebijakan ini sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan.
Baca Juga : Kompak di Jakarta, Pemkab Sigi Siap Tancap Gas Bangun Daerah
Namun, masalah data kembali menjadi ganjalan. Wakil Bupati Samuel menyoroti ketidaksesuaian data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Ia meminta agar data diperoleh secara by name by address, sehingga bisa dicocokkan dengan data lokal milik Pemkab.
“Kami temukan masih banyak ASN, TNI, hingga Polri yang tercantum dalam daftar penerima PBI. Ini harus dibenahi,” tegas Samuel.
Pemerintah Kabupaten Sigi kini mendorong pemutakhiran data PBI agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, akurasi data akan memudahkan pengintegrasian program sosial lainnya, seperti kesehatan dan bantuan bencana.
