Follow TRILOGI untuk mendapatkan informasi terbaru. Klik untuk follow WhatsApp Chanel & Google News
Jakarta – DTKS 2025 kembali jadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Sigi menggelontorkan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tak hanya membebaskan biaya sekolah, seragam dan perlengkapan belajar pun ditanggung daerah.
Langkah konkret itu ditegaskan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, dalam pertemuan Bupati dengan Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Kamis lalu, 16 Mei 2025.
Baca Juga : Bupati Sigi ‘Mengadu’ ke Bappenas, Infrastruktur Strategis Minta Perhatian Pusat
Bersama Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi dan Kepala Dinas Sosial, Rizal menyampaikan langsung usulan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hunian Tetap (Huntap) Pombewe.
“Pemerintah Kabupaten Sigi telah menyiapkan lahan. Kami ingin program pendidikan inklusif ini berjalan nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin,” ujar Rizal di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Program ini selaras dengan komitmen Pemkab melalui program pendidikan inklusif Sigi yang telah membebaskan biaya pendidikan dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP.
Seluruh peserta didik dari kalangan keluarga penerima bantuan diakomodasi dalam kebijakan ini sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan.
Baca Juga : Kompak di Jakarta, Pemkab Sigi Siap Tancap Gas Bangun Daerah
Namun, masalah data kembali menjadi ganjalan. Wakil Bupati Samuel menyoroti ketidaksesuaian data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Ia meminta agar data diperoleh secara by name by address, sehingga bisa dicocokkan dengan data lokal milik Pemkab.
“Kami temukan masih banyak ASN, TNI, hingga Polri yang tercantum dalam daftar penerima PBI. Ini harus dibenahi,” tegas Samuel.
Pemerintah Kabupaten Sigi kini mendorong pemutakhiran data PBI agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, akurasi data akan memudahkan pengintegrasian program sosial lainnya, seperti kesehatan dan bantuan bencana.
Baca Juga : Pembangunan Infrastruktur Sigi Dapat Dukungan DPR RI
Langkah reformasi data dan pembangunan sekolah inklusif ini juga menjadi bagian dari program unggulan Sigi Masagena, yang menargetkan penghapusan ketimpangan sosial melalui kebijakan berbasis bukti.
Pertemuan itu ditutup dengan komitmen dari Kementerian Sosial untuk mengevaluasi dan mendukung program prioritas di daerah. Bupati Rizal berharap sinergi ini tidak berhenti di atas meja.
“Kami ingin hasilnya segera dirasakan anak-anak di kampung-kampung,” katanya.
Baca Juga : 5 Proyek Strategis di Kabupaten Sigi Diresmikan, Dorong Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata
Di tengah kekisruhan data DTKS 2025, upaya Sigi menginisiasi pendidikan gratis menjadi angin segar.
Di satu sisi, ia menunjukkan niat politik untuk melindungi kelompok rentan. Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya pembenahan data sosial sebagai fondasi kebijakan yang adil dan efektif.
