“Politik dinasti yang dibangun di Jakarta diawasi oleh Mahkamah Konstitusi, dan seharusnya di daerah ini diawasi oleh DPRD dan Bawaslu Banggai,” ujar orator tersebut dengan penuh semangat di hadapan ratusan peserta aksi.
Aksi demo kawal putusan MK di Banggai ini berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan, termasuk Satuan Tugas Polres Banggai dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Baca Juga : Demo Kawal Putusan MK di Palu, Mahasiswa Sulawesi Tengah Bergerak Geruduk Kantor DPRD
Meskipun sempat diwarnai ketegangan, aksi ini berlangsung relatif damai. Hujan deras yang turun selama aksi tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk terus menyuarakan tuntutan mereka.
Para demonstran menuntut agar DPRD Banggai secara tegas menyatakan dukungan terhadap putusan MK dan memastikan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan mengganggu proses demokrasi di tingkat lokal.
Mereka khawatir bahwa perubahan undang-undang tersebut akan membuka peluang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, terutama terkait dengan isu-isu transparansi dan keterwakilan dalam pemilihan kepala daerah.
“Kami datang ke sini untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar, dan kami akan terus mengawal putusan MK agar tetap independen dan adil,” tambah salah satu peserta aksi.
