Ketiga sektor dominan ini setiap tahun masing- mading melakukan investasi dan semuanya mengakui telah dikerjakan dengan baik dan memberi manfaat. Menjadi pertanyaan besar kemudian, mengapa banjir makin sering terjadi dan mengapa kesejahteraan petani sebagai pemanfaat air cenderung menurun yang tergambar dari NTP, Nilai Tukar Petani.
Karena itu Bappeda Sulawesi Tengah, di forum Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung terpadu yang digelar pada bulan Agustus 2019 lalu memfasilitasi pertemuan sektor-sektor terkait, termasuk UPT Pusat, yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, BP DAS-HL Poso-Palu, Balai Rawa dan Sungai untuk merumuskan langkah-langkah konkrit guna mengurangi bencana banjir dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan ketersediaan air baku.
DAS Dipulihkan-Dipertahankan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2012, bahwa Daerah Aliran Sungai, DAS adalah sebuah wilayah daratan dan merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.
Batas di darat merupakan pemisah topografis, dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. Berdasarkan kondisinya ada DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya, dan ada yang dipertahankan. DAS yang akan dipulihkan dikarenakan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia sudah mengidentifikasi 108 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dinilai kritis. Namun, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015- 2019, pemerintah baru memprioritaskan 15 DAS yang akan dipulihkan terlebih dahulu.
