Tanpa rincian itu, angka Rp2,39 miliar baru menunjukkan nilai pengadaan, belum menjelaskan substansi pekerjaan.
Paket terbesar berada pada Biro Umum. Paket Rp199,8 juta berada pada Dinas Kominfo.
Kedua paket itu sama-sama menggunakan nomenklatur jasa tenaga ahli.
Perbedaan unit kerja tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya persoalan. Namun pemerintah perlu menjelaskan kebutuhan masing-masing paket, termasuk perbedaan nilai dan keluaran pekerjaan.
Apalagi total kedua paket mencapai sekitar Rp2,59 miliar.
Dua paket Media Massa Cetak dalam data yang sama bernilai jauh lebih kecil. Jika digabungkan, nilainya hanya sekitar Rp49,95 juta.
Sumber informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini juga menyebut sejumlah media lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh anggaran sekitar Rp10 juta hingga Rp20 juta per tahun.
Perbedaan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai penyimpangan. Setiap pekerjaan memiliki kebutuhan dan volume berbeda.
Namun selisih antara puluhan juta dan miliaran rupiah membuat dasar penentuan harga patut dijelaskan.
