SULAWESI TENGAH — Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Namun, besarnya aktivitas pertambangan dan hilirisasi belum otomatis menyelesaikan persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di daerah.
Persoalan tersebut akan menjadi bahasan utama dalam Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 yang digelar di Kota Palu, Sabtu (29/8/2026).
BACA JUGA : Surat Gubernur Anwar Hafid Tembus Lima Menteri, Andi Ridwan Bilang Begini soal Hak Fiskal Sulteng !
Forum yang diselenggarakan Lembaga Informasi Publik Keuangan Daerah (LIPKADA Center) itu mengangkat tema “Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas: Melawan Ketimpangan Ekstrem Pengelolaan Pertambangan dan Menuntut Transparansi Fiskal DBH.”
Direktur LIPKADA Center Andi Ridwan Bataraguru menjadi salah satu narasumber dalam agenda tersebut.
Tema yang diangkat berkaitan langsung dengan posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan dan hilirisasi mineral yang berkembang pesat.
Di satu sisi, sektor tersebut menghasilkan aktivitas ekonomi, investasi dan penerimaan negara. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai seberapa besar manfaat ekonomi tersebut kembali kepada masyarakat serta daerah yang menjadi sumber bahan bakunya.
Andi Ridwan Bataraguru mengatakan persoalan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup dilihat dari besarnya aktivitas investasi maupun produksi pertambangan.
Menurut dia, manfaat ekonomi dari kekayaan alam harus dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas melalui tata kelola yang adil, transparan dan berpihak pada kepentingan daerah.
Sulawesi Tengah selama beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu kawasan penting dalam industri mineral nasional.
