Menurutnya, proyek yang berpotensi mangkrak dan tidak sesuai target tersebut, akan dapat berdampak serius pada masyarakat dan negara serta daerah.
“Satker dan penyedia jasa harus bertanggung jawab !, Jangan sampai merugikan masyarakat dan negara serta daerah,” ujar Anwar Hafid kepada Trilogi, Senin, 5 Agustus 2024.
Baca Juga : Rame-rame Menjepit Pokja
Menanggapi indikasi adanya kabar kebocoran anggaran negara dalam proyek tersebut, yang diduga terjadi akibat pembayaran yang tidak sesuai dengan bobot fisik pekerjaan di lapangan, Politikus partai Demokrat ini menyatakan bahwa ada lembaga yang berwenang akan melakukan audit.
“Kan ada BPKP dan BPK yang akan mengaudit,” tegasnya, menunjukkan kepercayaan pada mekanisme pengawasan keuangan yang ada untuk mengungkap dan menangani potensi penyimpangan dalam proyek infrastruktur ini.
Anwar Hafid juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur yang bernilai besar.
Dia mengingatkan bahwa setiap kesalahan atau penyimpangan dapat berdampak pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Transparansi adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk keuntungan pribadi,” kata Anwar.
Baca Juga : Sinyal Merah di Gunung Bosa
Lebih lanjut, Anwar menyarankan agar penegak hukum turut terlibat dalam mengawasi jalannya proyek tersebut.
“Jika terbukti ada penyimpangan, penegak hukum harus bertindak tegas. Kita tidak bisa membiarkan pelanggaran hukum berlalu begitu saja,” ungkapnya.
Dengan pernyataan ini, Anwar berharap agar semua pihak yang terlibat dalam proyek jalan Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan memprioritaskan kepentingan publik di atas segala hal.
