Saat melakukan peninjauan di sejumlah lokasi Bekasi dan Cirebon, Dody mengakui kondisi lapangan tidak sepenuhnya sama dengan data yang tercatat dalam sistem internal Kementerian PU.
Dalam sistem pemantauan, kondisi kekeringan disebut tidak menunjukkan persoalan serius. Namun, pengecekan langsung justru menemukan masih ada lahan pertanian yang kekurangan air.
“Data kami yang dashboard-nya itu hijau semua, enggak ada merahnya,” kata Dody.
Temuan tersebut membuat pemerintah perlu melihat kembali cara informasi kekeringan dikumpulkan.
Bukan hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga memastikan laporan dari petani dan kelompok pengguna air masuk ke dalam sistem.
Dody meminta informasi lapangan diperkuat dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) serta gabungan kelompok tani atau Gapoktan.
Solusi pompa memang menjadi salah satu langkah cepat.
BACA JUGA : Rehabilitasi Bendung D.I Sausu Atas Tuntas, BWS Sulawesi III Optimalkan Cofferdam dan Sungai
Namun, kasus Bekasi memperlihatkan bahwa pompa hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek.
Jika sedimentasi kembali memenuhi saluran dan pemeliharaan tidak berjalan, persoalan yang sama berpotensi berulang.
Karena itu, penanganan harus dilakukan dari hulu sampai hilir.
Mulai dari sumber air, jaringan primer, saluran sekunder, saluran tersier hingga masuk ke petak sawah.
Data kekeringan juga harus bergerak mengikuti kondisi tersebut.
Sebab, ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa banyak pompa yang dikerahkan.
Ukuran akhirnya sederhana: apakah air benar-benar sampai ke tanaman petani atau tidak.
Persoalan Bekasi juga menjadi menarik jika dibandingkan dengan capaian penanganan kekeringan Kementerian PU secara nasional.
