BANGGAI – Pembahasan RAPBD Banggai 2027 di DPRD Kabupaten Banggai memanas.
Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardani Murad Husain, memilih walkout setelah mempersoalkan tahapan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Wardani menilai tidak dibahasnya RKA secara terperinci melalui komisi dapat mempersempit ruang pengawasan legislatif terhadap program dan belanja pemerintah daerah.
Kondisi tersebut dikhawatirkan membuka peluang lolosnya program tidak prioritas, kegiatan tumpang tindih, hingga alokasi anggaran yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Aksi walkout itu dilakukan Wardani bersama anggota Fraksi Gerindra, Suwardi, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai, Selasa (17/11/2026).
Dikutip dari Banggaipost, Wardani mempersoalkan mekanisme pembahasan RAPBD yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Tata Tertib DPRD.
Dia menegaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak bisa dianggap menggantikan pembahasan RKA OPD.
Pasalnya, kedua dokumen tersebut memiliki fungsi berbeda. KUA-PPAS memuat arah kebijakan dan prioritas anggaran, sedangkan RKA berisi rincian program, kegiatan, target, serta kebutuhan belanja masing-masing OPD.


