Dengan demikian, pembahasan RKA menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk memeriksa lebih detail usulan anggaran setiap perangkat daerah.
Mulai dari urgensi program, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, potensi tumpang tindih kegiatan, hingga efektivitas penggunaan uang daerah.
Wardani mempertanyakan bagaimana DPRD dapat melakukan pengawasan secara maksimal apabila rincian anggaran OPD tidak dibahas secara mendalam bersama komisi.
“Setiap rupiah yang dialokasikan melalui anggaran daerah harus memiliki tujuan yang jelas, manfaat yang terukur, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Wardani.
Dia juga menyebut mekanisme pembahasan yang berlangsung sebagai cacat prosedur.
“Ini sangat jelas cacat prosedur. Tatib yang kita sepakati bersama dan telah melalui tahapan konsultasi serta fasilitasi di Biro Hukum Provinsi justru dilanggar oleh lembaga DPRD. Adapun alasan yang menyebut telah pernah dibahas melalui komisi saat diserahkannya dokumen KUA-PPAS, itu beda konteks. Kita bicara RKA,” ujarnya.
Sebelumnya, polemik tersebut mencuat dalam rapat Banggar DPRD Banggai yang membahas Nota Keuangan RAPBD 2027 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Banggai dan dipimpin Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo.


