Dalam forum tersebut, Fraksi Gerindra menyampaikan interupsi dan meminta agar pembahasan RKA bersama OPD dilakukan melalui komisi masing-masing sebelum memasuki pembahasan di tingkat Banggar.
Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan forum.
Sejumlah anggota DPRD berpendapat pembahasan bersama OPD telah dilakukan saat penyerahan dokumen KUA-PPAS 2027.
Keterbatasan waktu juga menjadi alasan untuk tidak kembali melakukan pembahasan RKA secara terperinci.
Perdebatan kemudian berkembang pada ketentuan Pasal 51 Tata Tertib DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Perbedaan pandangan tersebut berakhir dengan keputusan Wardani dan Suwardi meninggalkan ruang rapat.
Persoalan ini menempatkan mekanisme pengawasan anggaran sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan RAPBD Banggai 2027.
Sebab, sebelum ditetapkan menjadi APBD, setiap program dan belanja daerah perlu dipastikan memiliki dasar kebutuhan, sasaran, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.


