SULTENG – Laporan dugaan kejanggalan proyek Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako (RS Untad) senilai sekitar Rp172 miliar telah masuk tahap pertelaahan bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng).
Di tengah proses tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil Pengawal Pembangunan Sulawesi Tengah menyiapkan materi tambahan, sementara kontraktor pelaksana memberikan klarifikasi mengenai perubahan lingkup pekerjaan, termasuk ruang ICU.
BACA JUGA : PPI Desak Kejati Sulteng Bongkar Dugaan Proyek RS Untad Rp172 Miliar, Penyidik Ungkap Fakta Terbaru
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng, Muhammad Fikri, S.H., M.H., membenarkan laporan pengaduan terkait proyek tersebut telah diterima dan sedang berada di meja bidang Pidsus.
“Izin menginformasikan bahwa laporan teman-teman sudah masuk pertelaahan Pidsus. Kejati Sulteng tetap berkomitmen dalam menyikapi dan menindaklanjuti semua laporan,” kata Fikri, belum lama ini.
Pernyataan tersebut menunjukkan laporan telah memasuki proses penelaahan internal.
Namun, belum ada keterangan mengenai peningkatan perkara ke tahap penyidikan maupun pemanggilan pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Sipil Pengawal Pembangunan Sulawesi Tengah mengaku menemukan sejumlah fakta dan indikasi baru terkait proyek rehabilitasi RS Untad.
Melalui siaran pers yang diterima media ini, juru bicara Aliansi Masyarakat Sipil Pengawal Pembangunan Sulawesi Tengah , Asrudin Rongka, S.I.Kom., menyampaikan temuan tersebut sedang dimatangkan untuk diserahkan sebagai materi tambahan laporan pengaduan yang sebelumnya disampaikan pada 12 Oktober 2026.
Aliansi menilai persoalan proyek senilai sekitar Rp172 miliar itu tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga fungsi pelayanan rumah sakit setelah rehabilitasi dinyatakan selesai pada 2025.
Menurut Asroudin, sebelum gempa 28 September 2018, RS Untad telah beroperasi sebagai rumah sakit umum kelas C dengan izin operasional resmi.
Namun, setelah rehabilitasi pascabencana, mereka mempertanyakan kesiapan fasilitas rumah sakit untuk kembali menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana sebelum bencana.
Salah satu persoalan yang diangkat adalah ruang operasi dan Intensive Care Unit (ICU). Kedua fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang pelayanan bedah dan perawatan pasien kritis.
Aliansi juga menyebut dokumen pekerjaan yang mereka analisis memuat komponen ruang operasi dan ICU.
Karena itu, mereka meminta kesesuaian antara perencanaan awal, kontrak, adendum, dan hasil pekerjaan di lapangan diperiksa.
