SULTENG – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai menekan pemerintah pusat soal hak fiskal daerah dari geliat pertambangan dan hilirisasi nikel.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengirim surat kepada lima menteri.
Pesannya tegas, Morowali dan Morowali Utara jangan hanya menjadi lokasi hilirisasi, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan fiskal yang sesuai dengan kontribusinya.
Langkah tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 100.3.3.1/345/Ro.Hukum tertanggal 10 Agustus 2026.
Surat itu ditujukan kepada lima menteri dan ditembuskan kepada Presiden RI serta pimpinan lembaga tinggi negara dan komisi DPR RI.
.png "Example 300x600")
Ada dua isu besar yang kini dikejar Pemprov Sulteng. Pertama, revisi Kepmen ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026. Kedua, pencairan sisa DBH yang disebut mencapai sekitar Rp900 miliar.
Direktur Lembaga Informasi Publik Keuangan Daerah (LIPKADA Center), Andi Ridwan Bataraguru, mengatakan perjuangan tersebut bukan sekadar meminta tambahan uang dari pemerintah pusat.
“Ini bukan semata-mata soal meminta tambahan anggaran ke pusat. Persoalannya adalah bagaimana kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dikembalikan secara proporsional,” ujar Andi Ridwan, Rabu (19/8/2026).
