Marwan juga menekankan bahwa polemik yang terjadi seharusnya tidak mengarah pada konflik berkepanjangan.
“WPR Oyom ini harus dilihat sebagai peluang bersama, bukan ruang perebutan. Semua pihak harus kembali ke tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Jangan ada lagi klaim berlebihan yang bisa memecah masyarakat,” katanya.
Ia menilai transparansi dan keadilan menjadi kunci agar suasana tetap kondusif, terutama dengan adanya dinamika baru setelah masuknya pihak luar yang membentuk banyak koperasi.
Senada dengan itu, Ketua Koperasi Mitra Tambang Pasaonguan, Abdul Rachmat Pombang, menyatakan bahwa keberadaan koperasi sah sepanjang sesuai aturan dan melibatkan masyarakat lokal.
“Sebagai masyarakat Oyom, saya tidak mempersoalkan koperasi yang terbentuk berdasarkan peraturan perundangan, apalagi jika pengurus dan anggotanya murni masyarakat setempat. Yang penting tidak ada monopoli dan semua pihak saling menghargai,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara koperasi dan pemerintah dari tingkat bawah hingga pusat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dari sisi masyarakat, polemik Tambang Tembaga Oyom membawa kekhawatiran tersendiri.
Di satu sisi, potensi ekonomi dari tambang rakyat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Namun di sisi lain, konflik kepentingan dan klaim sepihak berisiko memicu perpecahan sosial jika tidak dikelola secara bijak.
Data di lapangan menunjukkan bahwa Desa Oyom memiliki sekitar 600 kepala keluarga.
Dengan asumsi terdapat 10 koperasi pemegang IPR, maka idealnya setiap koperasi dapat mengakomodasi sekitar 60 kepala keluarga.
