Anas juga meminta tanggung jawab konsultan pengawas ditelusuri apabila ditemukan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan.
Namun, dugaan keterlibatan pihak tertentu harus diuji melalui bukti dan pemeriksaan yang berwenang, bukan disimpulkan hanya dari adanya persoalan administrasi atau kondisi fisik bangunan.
Ia turut mengingatkan perkara pengadaan alat laboratorium kedokteran Untad yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai pembanding.
Meski demikian, Anas menegaskan perkara tersebut bukan bukti bahwa proyek RS Untad melakukan pelanggaran serupa.
Asrudin menyatakan materi tambahan yang disiapkan juga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang menurut mereka perlu diperiksa.
Rincian materi itu belum diungkapkan kepada publik karena akan disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Sampai seluruh dokumen dan kondisi lapangan diperiksa, keterangan kedua sumber tersebut belum membuktikan adanya tindak pidana korupsi ataupun kerugian negara.
Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sedangkan penghitungan kerugian negara harus didasarkan pada pemeriksaan pihak yang berwenang.
Media ini masih mengupayakan konfirmasi kepada pihak pengelola Rumah sakit Universitas Tadulako, mengenai kondisi fasilitas, kesiapan operasional ruang operasi dan ICU, status perizinan, serta kendala pelayanan yang dihadapi.
Pihak Universitas Tadulako dan pengelola rumah sakit diberikan ruang untuk menjelaskan kondisi aktual fasilitas dan menanggapi pertanyaan mengenai penyelesaian proyek.
Keterangan mereka diperlukan untuk melengkapi informasi mengenai kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Dalam perkara ini, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apakah proyek telah dinyatakan selesai, melainkan apakah fasilitas yang dibangun memenuhi fungsi yang direncanakan dan apakah seluruh pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen serta pemeriksaan teknis.
Desakan agar proyek RS Untad ditelusuri lebih jauh kini bertumpu pada dua hal, data yang diklaim akan diserahkan kepada Kejati Sulteng dan kebutuhan memeriksa kesesuaian antara dokumen proyek dengan kondisi nyata.
