“Sekarang pertarungannya kalau saya melihat pertarungan di media. Siapa yang mampu menggerakkan algoritma, siapa yang mampu menguasai algoritma, maka itu yang akan berkuasa,” kata Taufik.
Menurutnya, media sosial memiliki kemampuan besar dalam membentuk persepsi masyarakat melalui mekanisme framing, agenda setting, dan algoritma yang terus memperkuat isu-isu yang mendapatkan perhatian publik.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan gelombang gerakan sosial baru yang mampu berkembang lebih luas dibandingkan sebelumnya.
Taufik menjelaskan bahwa situasi saat ini berbeda dengan Reformasi 1998.
Jika pada masa itu gerakan mahasiswa lahir dari tekanan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat serta kuatnya solidaritas sosial, maka saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang sangat menentukan arah pergerakan publik.
“Kalau framing atau isu-isu kritis terus dibombardir di media sosial, maka luapan-luapan itu bisa muncul sampai ke permukaan dengan gerakan-gerakan yang baru dan bisa jadi gerakan itu tidak akan pernah berhenti,” ujarnya.
Ia menilai berbagai kritik terhadap pemerintah, mulai dari isu pemutusan hubungan kerja (PHK), dugaan korupsi dalam program MBG, hingga persoalan ekonomi lainnya dapat berkembang menjadi kekuatan politik apabila terus mendapat perhatian masyarakat di media sosial.
Meski demikian, Taufik menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial.
“Ketika harga naik, pemerintah harus menjelaskan kenapa harga itu naik. Tidak bisa hanya mengatakan kita baik-baik saja. Harus dijelaskan semua, harus terbuka,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, peserta juga mempertanyakan perbedaan kondisi gerakan mahasiswa era Reformasi 1998 dengan situasi saat ini.
Menanggapi hal itu, Taufik menjelaskan bahwa pada 1998 masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang nyata dan berlangsung cukup lama sehingga solidaritas sosial terbentuk secara lebih kuat.
