Ia menyebut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai regulasi yang relevan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
Anas juga menyinggung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 603 dan Pasal 604 yang mengatur tindak pidana korupsi, serta Pasal 13 mengenai permufakatan jahat.
Menurutnya, ketentuan tersebut dapat menjadi bahan kajian apabila hasil penyelidikan menemukan fakta dan bukti yang mengarah pada unsur pidana.
Namun, penerapan pasal tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau perbedaan kondisi fisik bangunan.
Penyidik harus membuktikan setiap unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Semua pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan atau status,” kata Anas.
PPI Sulteng meminta Kejati segera menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif, transparan, dan profesional.
Anas secara khusus meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, termasuk Universitas Tadulako, dimintai keterangan untuk mengklarifikasi persoalan yang dilaporkan.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen administrasi, tetapi juga mampu mengungkap apakah terdapat perbedaan antara pekerjaan yang dibayarkan dengan pekerjaan yang benar-benar terpasang.
Meski demikian, PPI mengingatkan bahwa penentuan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara maupun unsur tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
“Penetapan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dan pelanggaran pidana tetap menjadi wewenang penyidik dan hakim berdasarkan bukti sah menurut hukum, termasuk hasil audit dari lembaga berwenang,” tegas pria yang akrab disapa Anas Kaktus tersebut.
