“Kami seperti relawan yang menjalankan roda pemerintahan. Kami berharap DPRD Kabupaten Banggai berpihak kepada kami,” ujar salah seorang perangkat desa yang enggan disebutkan namanya.
Isu ketidakjelasan status ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Banggai, tetapi juga menjadi perhatian nasional.
Di berbagai daerah di Indonesia, Kaur dan Kasi desa menghadapi masalah yang sama, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan desa.
Surat permohonan RDP yang diajukan PPDI Banggai ditandatangani oleh Nasaruddin Umpang, Ketua PPDI Kabupaten Banggai, dan Arsan Tanggo, Sekretaris PPDI Kabupaten Banggai.
Mereka berharap melalui RDP, suara perangkat desa dapat menjadi dasar bagi kebijakan dan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta pengakuan yang setara dengan ASN dan PPPK.
PPDI Banggai juga berharap agar DPRD Kabupaten Banggai segera menjadwalkan pertemuan resmi untuk membahas tuntutan tersebut dan memberikan solusi yang konkret untuk permasalahan yang telah lama mengganjal ini.
