Dugaan praktik atau persekongkolan jahat dalam tender tersebut, bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender.
“Kami menduga persekongkolan tersebut terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan hingga penetapan pemenang tender,” tandas Imam Safaat, salah seorang massa aksi.
Ia menegaskan, kondisi ini sangat memperihatinkan. Di tengah negara sedang mengalami krisis dan melemahnya ekonomi pasca pandemi, anggaran negara dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di lingkaran pejabat tekhnis BP2JK Sulteng.
Akibatnya, banyak pekerjaan yang tidak terlaksana sesuai jadwal dan kualitas. Banyak sekali pekerjaan daerah mangkrak yang berakibat pada kerugian negara dan rendahnya kualitas pembangunan daerah di Sulteng.
Hal itu pula berakibat pada lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Banyak sekali pembangunan yang seharusnya selesai menjadi tertunda. Sehingga dugaan permainan kotor BP2JK Sulteng ini berdampak luas pada pengungsi di Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala).
Imam meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng mengusut tuntas dugaan – dugaan praktik dan aroma busuk di BP2JK Sulteng ini. Menyeret oknum – oknum di BP2JK dan oknum kontraktor yang terindikasi menyelewengkan uang negara.
Korlap Mudin kembali menandaskan bahwa patut diduga kongkalikong ini telah terindikasi merugikan keuangan negara dan sarat dengan praktik korupsi.
Oleh karena itu, tegas Mudin, mereka atas nama Formatur menyatakan tuntutan sikap, pertama segera bekukan sementara Kantor BP2JK Sulawesi Tengah. Dua usut tuntas dugaan kongkalikong dan Korupsi tender proyek di BP2JK.
Tiga mendesak aparat hukum memeriksa Kepala BP2JK atas dugaan pengurangan kualitas proyek melalui penawaran terendah 20 – 40 persen yang mengakibatkan banyak proyek mangkrak. Dan keempat mendesak BP2JK berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Sulawesi Tengah.
