Longki bahkan menyebutnya sebagai “pahlawan kemanusiaan” karena telah berperan dalam memastikan pembangunan Huntap bagi penyintas bencana di Palu dapat berjalan sesuai rencana.
Permintaan koordinasi Menteri ATR dan Kapolri untuk meninjau kembali kasus hukum Kakanwil BPN Sulteng ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum bagi Doni Janarto.
Longki menekankan bahwa kebijakan yang diambil eks Kakanwil BPN Sulteng semata-mata untuk kepentingan publik dan tidak boleh menjadi preseden buruk bagi pejabat negara yang berusaha menjalankan tugasnya dengan itikad baik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian ATR/BPN maupun Kepolisian terkait permintaan tersebut.
Pihak DPR RI berharap kasus ini bisa mendapatkan perhatian serius dan diselesaikan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.
