Selain itu, pengujian kepadatan serta pemeriksaan kesesuaian antara gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis juga diperlukan.
Hasilnya akan menjadi dasar dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kerusakan jalan ini bukan sekadar masalah teknis. Dampaknya langsung dirasakan warga.
Risiko kecelakaan meningkat, kendaraan rusak, dan biaya transportasi melonjak. Mobilitas barang dan jasa pun terganggu.
Di Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, persoalan bahkan meluas ke infrastruktur pendukung.
Saluran pada tembok penahan tebing dilaporkan mengalami kerusakan sebelum berfungsi optimal.
Ketika dikonfirmasi terkait persoalan kerusakan jalan nasional di Kabupaten Buol, Kasatker PJN wilayah I BPJN Sulawesi Tengah, Lambang Puspito Jati Yuniantoro, hanya memberikan jawaban singkat.
“Thanks atas infonya,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi Sulawesi Tengah, Novia Endhianata, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.
Kasus Jalan Rusak di Buol kini menjadi sorotan serius. Kerusakan yang terjadi tidak hanya menimbulkan pertanyaan soal kualitas pekerjaan, tetapi juga membuka dugaan adanya pelanggaran spesifikasi teknis dalam proyek infrastruktur.
Jika terbukti, persoalan ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan berpotensi menjadi kasus kerugian negara.
Publik kini menunggu jawaban, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan ini?.
