Menurut Itho, ketika aktivitas ekonomi lebih banyak dikerjakan perusahaan dari luar daerah, uang yang seharusnya berputar di wilayah tambang justru berpotensi kembali keluar.
Itho kemudian merujuk pada pernyataan gubernur dalam wawancara di RRI pada 2 September.
Ia menyebut sekitar 65% kebutuhan pokok di wilayah sekitar pertambangan masih dipasok dari luar daerah, sementara keterlibatan perusahaan maupun pengusaha lokal disebut baru sekitar 35%.
BACA JUGA : Perkuat Ekosistem Media Siber, JMSI Sulteng Siap Lantik Pengurus Cabang Sigi hingga Morowali Utara
“Artinya keterlibatan para pengusaha lokal dalam konteks ini masih sangat rendah,” kata Itho.
Angka tersebut menjadi gambaran mengenai tantangan ekonomi daerah di tengah derasnya investasi sektor pertambangan.
Sebab, semakin banyak kebutuhan industri dipenuhi perusahaan lokal, semakin besar pula peluang uang berputar di daerah.
Sebaliknya, ketika rantai pasok didominasi perusahaan dari luar, sebagian nilai ekonomi yang tercipta dari aktivitas bisnis tambang berpotensi mengalir kembali ke luar wilayah.
Itho menyebut persoalan modal menjadi salah satu tantangan pengusaha lokal. Namun, ia menegaskan bahwa dari sisi kompetensi dan administrasi, banyak perusahaan lokal sebenarnya memiliki kemampuan untuk masuk ke rantai pasok industri pertambangan.
Menurut Itho, hubungan bisnis antara perusahaan biasanya terbentuk karena adanya networking dan tingkat kepercayaan.
Perusahaan yang sudah saling mengenal cenderung lebih mudah membangun kerja sama dibandingkan perusahaan lokal yang belum memiliki akses terhadap jaringan tersebut.
Karena itu, menurutnya, pengusaha lokal membutuhkan ruang untuk membangun koneksi dengan perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke tambang Sulawesi Tengah.
Di sinilah HIPKA, kata Itho, berupaya mengambil peran.
HIPKA tengah menyiapkan database pengusaha lokal yang berisi spesifikasi bidang usaha masing-masing.
