Dengan merujuk pada pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam wawancara di RRI pada 2 September, sekitar 65% kebutuhan pokok di wilayah sekitar pertambangan masih dipasok dari luar daerah.
Artinya, keterlibatan pengusaha lokal dalam memasok kebutuhan industri pertambangan baru sekitar 35%.
BACA JUGA : Di Luar Dugaan! Tak Hanya Bahas Tambang, JMSI Sulteng Diam-Diam Siapkan 4 Agenda Penting Ini
“Artinya keterlibatan para pengusaha lokal dalam konteks ini masih sangat rendah,” kata Itho.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar: ketika investasi tambang masuk dalam jumlah besar, seberapa banyak nilai ekonomi yang benar-benar berputar di daerah?
Sebab, apabila kebutuhan barang dan jasa lebih banyak dipenuhi perusahaan dari luar daerah, maka sebagian nilai ekonomi yang tercipta berpotensi kembali keluar dari wilayah tersebut.
Sebaliknya, jika perusahaan lokal mendapatkan ruang lebih besar dalam rantai pasok, perputaran uang dapat berlangsung lebih lama di daerah.
Itho menyebut persoalan tersebut sebagai salah satu pekerjaan rumah yang perlu diseriusi pemerintah bersama dunia usaha.
Menurut Itho, pengusaha lokal sebenarnya memiliki potensi untuk masuk ke industri pertambangan.
Ia menilai perusahaan daerah memiliki kompetensi dan kemampuan administratif yang cukup untuk bersaing. Salah satu persoalan yang masih membutuhkan perhatian adalah aspek permodalan.
BACA JUGA : 444 Izin Tambang di Sulteng Jadi “Bom Waktu”, Wagub Reny Wanti-wanti Kutukan SDA !
Selain modal, faktor jaringan bisnis juga menjadi tantangan.
Itho menjelaskan, hubungan bisnis antara perusahaan besar dengan mitra pemasok biasanya dibangun berdasarkan jaringan, rekam jejak, dan tingkat kepercayaan.
