SIGI – Inpres 2025 irigasi Sigi resmi menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kabupaten Sigi, mencatat prestasi tersendiri, menerima alokasi 31 titik rehabilitasi jaringan irigasi, terbanyak dibanding kabupaten lain di provinsi Sulawesi Tengah.
Langkah ini bukan semata proyek pembangunan fisik. Bagi Pemerintah Kabupaten Sigi, rehabilitasi irigasi adalah strategi kunci menuju swasembada pangan yang telah lama dicanangkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Sigi, Ir. Edy Dwi Saputro, S.T., M.M, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Zainal Abidin Kamal, ST.,MPWP, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara Pemda Sigi dan pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
“Rehabilitasi jaringan irigasi adalah program strategis nasional. Kami menyiapkan seluruh data teknis agar pelaksanaannya sesuai standar,” ujar Zainal Abidin Kamal dalam keterangan tertulis yang diterima Trilogi, Sabtu 11 Oktober 2025.
Dari hasil pertemuan antara Bupati Sigi dan Badan Anggaran DPR RI, Kementerian PU, serta Bappenas beberapa bulan lalu, Sigi ditetapkan sebagai wilayah percontohan program ketahanan pangan irigasi Sigi.
Usulan disampaikan melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III) dengan sistem aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Pengusulan Irigasi) dan dipertegas melalui surat resmi bernomor SA.0301-Bws16/662 tanggal 06 Oktober 2025 menyampaikan daftar pelaksanaan kegiatan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025, khususnya terkait percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mendukung Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025.
Hasilnya, Kabupaten Sigi memperoleh 31 calon lokasi rehabilitasi jaringan irigasi, jumlah yang jauh melampaui kabupaten lain yang rata-rata hanya mengusulkan 2–5 lokasi.
Dari total itu, 18 titik telah disetujui dan masuk ke tahap pelaksanaan. Beberapa di antaranya meliputi:
- D.I Maenusi
- D.I Bomba
- D.I Bahagia
- D.I Petimbe
- D.I Wera
- D.I Bobo (Dolo Barat)
- D.I Pulu
- D.I Gimpu
- D.I Kalukutinggu
- D.I Jono
Nilai keseluruhan rehabilitasi 18 titik mencapai Rp 38 miliar. Sementara 13 usulan lainnya akan dilanjutkan dalam tahap berikutnya pada awal 2026.
Meskipun pelaksanaan fisik dilakukan oleh BWSS III, Dinas PUTR Sigi tetap berperan aktif dalam memastikan mutu pekerjaan.
Pemerintah daerah menyiapkan tenaga teknis lapangan, izin lingkungan, serta dokumen teknis lain untuk menjamin kelancaran kegiatan.
“Seluruh persyaratan dari Kementerian PUPR sudah kami lengkapi, termasuk izin lingkungan. Karena ini rehabilitasi, tidak ada pembebasan lahan baru. Kami hanya memperbaiki jaringan yang sudah ada,” jelas Zainal.
Pemerintah kabupaten Sigi juga menganggarkan proses perencanaan teknis bagi 13 daerah irigasi yang belum disetujui.
Dana tersebut dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2025, sehingga pengajuan tahap berikutnya dapat dilakukan lebih awal pada tahun depan.
Selain aspek fisik, koordinasi lintas lembaga menjadi perhatian utama. Bupati Sigi bersama jajaran pemerintah kecamatan dan desa akan menggelar Kickoff Meeting sebagai forum awal sebelum pekerjaan lapangan dimulai.
Tujuannya, memastikan kesamaan arah dan pemahaman di antara pelaksana di setiap lokasi proyek.
Keberhasilan program Inpres irigasi Sigi 2025 tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga pengelolaan pasca-proyek.
Pemerintah daerah menggandeng Dinas Pertanian untuk melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), penyuluh pertanian, dan penjaga pintu air dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Zainal menegaskan, pelatihan peningkatan kapasitas bagi para pengelola irigasi telah dijadwalkan tahun depan.
“Kami ingin masyarakat terlibat langsung dalam menjaga jaringan yang dibangun. Targetnya, seluruh sistem irigasi berada dalam kondisi baik dan mampu meningkatkan produktivitas petani,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di Sigi. Dengan sistem irigasi yang memadai, petani yang biasanya hanya menanam dua kali setahun bisa meningkatkan intensitas tanam menjadi tiga kali.
Secara regional, pelaksanaan Inpres irigasi 2025 di Sulawesi Tengah menjadi momentum penting untuk memperkuat sektor pertanian di luar Jawa.
Dalam Inpres Tahap I (Januari 2025), wilayah Sulawesi Tengah belum masuk prioritas nasional.
Namun, pada Tahap II dan III, Sigi berhasil menembus daftar prioritas dan langsung menjadi kabupaten dengan usulan terbanyak.
Dalam Tahap II, dari 31 usulan, hanya satu proyek yang disetujui, yakni D.I Kamarora. Pada Tahap III, dari 30 usulan, 17 disetujui dan kini telah memasuki tahap awal pelaksanaan.
Langkah cepat ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang sejak Februari 2025 telah menyiapkan seluruh dokumen teknis dan administratif.
Pemerintahan Bupati Rizal Intjenae dan Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Fokus utama Inpres 2025 irigasi Sigi adalah ketahanan pangan berkelanjutan. Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang tahun agar produktivitas meningkat dan ketergantungan impor beras bisa ditekan. Zainal menyebutkan, kerja kolaboratif menjadi kunci.
“Kami membutuhkan sinergi dari pemerintah kecamatan, desa, hingga kelompok tani. Semuanya harus bergerak bersama,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat diharapkan turut mendukung pelaksanaan proyek ini agar selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
Program Inpres irigasi Sigi 2025 bukan hanya pembangunan fisik saluran air, tetapi bagian dari upaya panjang menuju kemandirian pangan nasional.
Dengan alokasi 31 titik rehabilitasi, kolaborasi antarinstansi, dan keterlibatan masyarakat, Kabupaten Sigi diharapkan menjadi model keberhasilan program Inpres irigasi Sulawesi Tengah.
Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, Sigi bisa menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan irigasi mampu memperkuat fondasi ketahanan pangan irigasi Sigi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pertanian.
